Jakarta – Pemerintah mencatat stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026. Angka tersebut diklaim sebagai salah satu pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan cadangan beras Indonesia, sekaligus menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa persediaan beras nasional sempat menyentuh angka 5,7 juta ton sebelum berada pada posisi 4,56 juta ton pada Oktober tahun ini. Capaian tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Amran, peningkatan cadangan beras merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan ketersediaan stok saat ini, pemerintah memperkirakan kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi hingga Juli 2027. Proyeksi tersebut turut mempertimbangkan cadangan pangan di berbagai sektor dan potensi panen padi yang diperkirakan mencapai 10 juta ton.
Selain memperkuat persediaan beras, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendukung sektor pertanian. Salah satunya melalui penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Amran menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai angka 131. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima petani dan biaya yang harus mereka keluarkan. Pemerintah menilai peningkatan NTP menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi ekonomi petani, meskipun kesejahteraan di setiap daerah dan subsektor pertanian dapat berbeda.
Perkembangan sektor pertanian juga tercermin dalam sejumlah indikator ekonomi yang dipaparkan pemerintah. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dilaporkan mencapai 5,74 persen, sementara nilai ekspor sektor tersebut disebut mencapai Rp166 triliun. Pemerintah juga melaporkan adanya tren penurunan impor pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi dalam negeri.
Untuk mendukung kebutuhan pangan jangka panjang, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyusun rencana pengembangan lahan mineral seluas dua juta hektare. Program tersebut direncanakan dimulai melalui penggarapan 500 ribu hektare secara bertahap. Pemerintah memproyeksikan pengembangan lahan pertanian diperlukan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan pangan pada masa mendatang.
Meski cadangan beras nasional berada pada tingkat tinggi, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Kementerian Pertanian menemukan indikasi ketidakwajaran harga pada komoditas daging ayam dan telur. Harga kedua komoditas tersebut dilaporkan mengalami penurunan di tingkat peternak, tetapi justru meningkat ketika sampai kepada konsumen.
Menanggapi kondisi tersebut, Amran menyatakan telah meminta aparat kepolisian menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam rantai distribusi pangan. Pengawasan juga diarahkan pada praktik perdagangan beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual dengan harga mencapai Rp56.000 per kilogram. Pemerintah menilai pengawasan diperlukan untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Besarnya stok beras nasional menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Namun, keberhasilan pengelolaan cadangan pangan juga perlu dilihat dari kemampuan menjaga kelancaran distribusi, kestabilan harga di tingkat konsumen, serta keberlanjutan pendapatan petani.
Dengan berbagai kebijakan yang tengah dijalankan, pemerintah diharapkan dapat mempertahankan ketersediaan beras nasional sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat dan pelaku sektor pertanian. (Diolah dari berbagai sumber berita nasional)
